Pembukaan – Sebagai seorang HR Manager dengan pengalaman 10 tahun, saya seringkali mendapat pertanyaan tentang gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mengetahui bagaimana penghasilan para wakil rakyat tersebut dan bagaimana cara mereka mendapatkannya. Dalam artikel ini, saya akan mengupas secara detail tentang topik ini dari perspektif seorang HR Manager. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berbeda dengan gaji anggota DPRD di daerah lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sumber bing Gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa komponen, di antaranya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan daerah, dan tunjangan lainnya. Gaji pokok anggota DPRD Kabupaten Bengkalis saat ini sebesar Rp per bulan. Selain itu, anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 70% dari gaji pokok, tunjangan kinerja sebesar 30% dari gaji pokok, tunjangan daerah sebesar Rp per bulan, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan transportasi. Untuk mendapatkan gaji tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya harus hadir dalam setiap rapat paripurna dan komisi, harus aktif dalam kegiatan legislasi, dan harus memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu diketahui juga bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD untuk selalu memantau perubahan-perubahan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan gaji. Cara Mendapatkan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Untuk mendapatkan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, anggota DPRD harus mengajukan permohonan gaji ke bagian keuangan setiap bulannya. Permohonan gaji harus disertai dengan bukti kehadiran dalam rapat paripurna dan komisi serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan. Setelah permohonan gaji disetujui oleh bagian keuangan, gaji akan ditransfer ke rekening anggota DPRD pada tanggal yang telah ditentukan. Penting bagi anggota DPRD untuk memastikan bahwa data rekening yang mereka berikan sudah benar dan valid agar tidak terjadi kesalahan dalam proses transfer gaji. Perlu diketahui juga bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tidak dapat dipotong atau dikurangi kecuali atas persetujuan anggota DPRD tersebut. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD untuk memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan gaji yang mereka terima. Tantangan dalam Mendapatkan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Meskipun gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tergolong cukup besar, namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh anggota DPRD dalam mendapatkan gaji tersebut. Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakaktifan dalam kegiatan legislasi yang dapat mengakibatkan pengurangan tunjangan kinerja. Selain itu, anggota DPRD juga harus memenuhi persyaratan kehadiran dalam rapat paripurna dan komisi yang cukup ketat. Jika anggota DPRD tidak hadir dalam rapat tersebut, maka gaji mereka dapat dipotong sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, anggota DPRD juga harus memastikan bahwa data-data yang mereka berikan kepada bagian keuangan sudah benar dan valid agar tidak terjadi kesalahan dalam proses transfer gaji. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi anggota DPRD yang kurang teliti dalam mengurus administrasi keuangannya. Peran HR Manager dalam Pengelolaan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Sebagai seorang HR Manager, saya melihat bahwa pengelolaan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis memerlukan peran yang sangat penting dari bagian keuangan dan administrasi. Hal ini karena gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa komponen yang harus dihitung dengan teliti dan akurat. Selain itu, HR Manager juga dapat membantu anggota DPRD dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan gaji yang mereka terima. HR Manager dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang peraturan dan kebijakan terkait dengan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sehingga anggota DPRD dapat memenuhi kewajiban mereka dengan baik. Terakhir, HR Manager juga dapat membantu bagian keuangan dalam memastikan bahwa data-data yang diberikan oleh anggota DPRD sudah benar dan valid. Hal ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam proses transfer gaji dan memastikan bahwa anggota DPRD mendapatkan gaji yang sesuai dengan hak mereka. Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan

BENGKALIS – Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bengkalis, Sabtu, 9 Agustus 2019 mengelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilihan umum tahun 2019. Rapat yang langsung dipimpin Ketua KPUD Fadhillah Al Mausuly dan dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Pemerintahan Hj Umi Kalsum dan Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto tersebut, ditaja di gedung daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut. Pada pleno tersebut ditetapkan 45 orang terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024. Sesuai hasil pleno tersebut, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Golkar, sama-sama memperoleh 8 kursi. Namun PKS unggul dalam total perolehan suara. Keunggulan ini menjadikan salah satu dari 8 anggota DPRD terpilih dari PKS tersebut akan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, sama-sama mendapat 6 kursi. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Nasional Demokrat NasDem sama-sama 3 kursi. Selanjutnya, Partai Demokrat 2 kursi. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan PPP, Perindo, dan Partai Bulan Bintang PBB sama-sama hanya 1 kursi. Berdasarkan Daerah Pemilihan Dapil, 45 calon anggota DPRD terpilih tersebut berasal dari Dapil Bengkalis I Kecamatan Bengkalis dan Bantan 10 orang. Lalu, Dapil Bengkalis II Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana 5 orang dan Dapil Bengkalis III Pinggir dan Talang Muandau 7 orang. Selanjut, Dapil Bengkalis IV Mandau 12 orang, Dapil Bengkalis V Bathin Solapan 7 orang dan Dapil Bengkalis VI Rupat dan Rupat Utara 4 orang. Adapun nama-nama 45 anggota DPRD terpilih berdasarkan partai politik pengusung dan Dapil-nya adalah Partai Keadilan Sejahtera, terdiri dari Hj. Zahraini, B, MP Dapil I, Susianto DR III, H. Khairul Umam, Lc. IV, Giyatno IV, H. Abi Bahrun, IV, H. Adri, SE IV, Ir. H. Samsu Dalimunthe V dan Sanusi, SH, MH V Partai Golkar, yaitu Ruby Handoko alias Akok Dapil I, Rahmah Yenny, II, Al-Azmi III, Asmara III, Septian Nugraha IV, Syafroni Untung, SH IV, Hendri, V dan Syahrial, ST VI Partai Amanat Nasional, terdiri dari H. Zamzami, SH Dapil I, Zuhandi, II, Indrawansyah IV, Syaiful Ardi IV, Rianto V dan H. Abdul Kadir, VI. PDI Perjuangan, yaitu Sofyan, Dapil I, Febriza Luwu II, Erwan, III, Kaderismanto IV, Simon Lumban Gaol V dan Ferry Situmeang, SE VI. Partai Gerindra, terdiri dari Drs. H. Arianto, MP Dapil I, Drs. Elman II, Adihan, SH III, Andi Fahlevi IV, Romel Sinalsal, SP V dan Zamzami Harun, ST VI. Partai NasDem, yakni Askori, Dapil I, Mustar J Ambarita III, dan Rosmawati Sinambela, IV. Partai Kebangkitan Bangsa, terdiri dari Irmi Syakip Arsalan, Dapil I, Sugianto II dan Surya Budiman V. Partai Demokrat, yakni dr. Morison Bationg Sihite Dapil I dan Nanang Haryanto, IV. Sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan yakni Firman Dapil I. Sementara Partai Bulan Bintan H. Mawardi Dapil I. Dan terakhir dari Partai Perindo, yakni Laurensius Tampubolon Dapil III DISKOMINFOTIK

BENGKALIS, HUMAS – Sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPPS 977/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024, sehingga ditetapkan nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024. Surat Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua DPRD Bengkalis masa jabatan 2014-2019 H Abdul Kadir di Gedung Cikpuan Bengkalis. Ketua Sementara DPRD Bengkalis dari Partai Keadilan Sejahtera H. Khairul Umam, Lc. dan Wakil Ketua Sementara dari Partai Golongan Karya GOLKAR Syahrial, ST. Adapun nama-nama Anggota DPRD Bengkalis masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut;Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Irmi Syakip Arsalan, Sugianto, Surya Budiman, Partai Gerindra, Drs. H. Arianto, MP, Adihan, SH, Andi Fahlevi, Romel Sinalsal, SP, Zamzami Harun, ST. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Sofyan, Febriza Luwu, Erwan, Kaderismanto, Simon Lumban Gaol, Ferry Situmeang, SE. Partai Golongan Karya GOLKAR, Ruby Handoko Alias Akok, Rahmah Yenny, . Al – Azmi, Asmara, Septian Nugraha, Syafroni Untung, SH, Hendri, Syahrial, ST. Partai Nasdem, Askori, Mustar J Ambarita, Rosmawati Sinambela, Keadilan Sejahtera PKS, Hj. Zahraini, B, MP, Susianto Sr, H. Khairul Umam, Lc. Giyatno, H. Abi Bahrun, H. Adri, SE, Ir. H. Samsu Dalimunthe Samda, Sanusi, SH, MH. Partai Persatuan Pembangunan PPP, Firman, Partai Amanat Nasional PAN, H. Zamzami, SH, Zuhandi, Indrawansyah, Syaiful Ardi, Rianto, H. Abdul Kadir, Partai Demokrat, Dr. Morison Bationg Sihite, Nanang Haryanto, Partai Bulan Bintang PBB, H. Mawardi, Partai Perindo, Laurensius Tampubolon.

INHIL Gaji pokok yang dikeluarkan Pemerintah untuk Ketua,Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Inhil, Riau. Secara keseluruhan mencapai ratusan juta perbulan, bahkan jika dihitung pertahun mencapai miliaran. Akan hal itu. Tidak sedikit orang beranggapan, orang yang berlomba-lomba untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Inhil khususnya bukan hanya sekedar menjalani karir politik saja. Namun di sisi lain, sebagian besar dari mereka juga kemungkinan mencari keuntungan sendiri alias mengincar gaji dan tunjangan yang jumlahnya sangat besar, uamh dilansir Bahkan saat mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, kemungkinan ada yang rela mengeluarkan modal hingga ratusan juta rupiah untuk fasilitas saat kampanye berlangsung untuk mendapat hati masyarakat dan menang mendapatkan suara terbanyak. Mungkin saja modal tersebut akan cepat kembali ke kantong hanya dalam waktu beberapa bulan saja dan selebihnya diduga mendapat keuntungan yang sangat besar dan bisa dinikmati untuk apa saja. Kemudian, seberapa besarkah yang diterima Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Inhil setiap bulannya dan pertahun? Agar rasa penasaran hilang, berikut rinciannya yang rangkum. Sekretaris DPRD Inhil, Indra Yevi Rais saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa 4/1/2020 siang mengatakan bahwa hal ini bukan rahasia dan besaran gajih Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil berdasarkan alokasi pusat tentang Peraturan Pemerintah PP 18 tahun 2017. Untuk anggota DPRD Inhil terdiri dari gajih pokok bulanan ditambah Tunjangan Komunikasi Intensif TKI sehingga total setelah potong pajak 15 persen menjadi sehingga total gajih yang harus dikeluarkan sebanyak 41 anggota DPRD Inhil mencapai RP. Sedangkan Wakil DPRD Inhil untuk gajih pokok bulanan ditambah TKI sehingga total setelah potong pajak 15 persen menjadi dan total gajih yang harus dikeluarkan sebanyak 3 Wakil DPRD Inhil mencapai Lalu bagaimana dengan Ketua DPRD Inhil. Untuk gajih pokok bulanan ditambah TKI sehingga total Rp. setelah potong pajak 15 persen menjadi - yang diterimanya. Total keseluruhan yang dikeluarkan untuk gajih pokok bulanan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil mencapai Dari data rincian hanya persatu bulan. Lalu bagaimana jika kita rincikan pertahun yang dikeluarkan untuk menggaji pokok Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil ?.. Ketua mendapat tahun. Tiga orang wakil, masing-masingnya mendapat pertahun dan anggota DPRD masing-masingnya mendapat pertahun. Untuk keseluruhan gajih yang dikeluarkan pemerintah x 12 bulan, sehingga mencapai “Untuk rises satu tahun hanya 3 kali. Dimana setiap rises pembiayaan mencapai dan dibayarkan setelah yang bersangkutan melakukan rises, apabila mereka tidak melakukan rises maka tidak dibayarkan,“kata Yevi. Dikatakan Yevi, tunjangan seperti perumahan tergantung daerah. Jika suatu daerah berkenan membayarkan maka dibayarkan, jika tidak maka tidak dibayarkan. “Untuk anggota DPRD Inhil dibayarkan, akan tetapi nilainya belum didudukkan,”ungkapnya. Soal besaran dana pokok-pokok pikiran yang dilansir Dia menjelaskan bahwa untuk dana pokok-pokok pikiran/aspirasi Yevi tidak mengetahui pasti akan hal tersebut, sebab hal itu ranahnya ketua DPRD Inhil. “Yang jelas ada memang dilindungi oleh ketentuan, mereka diberikan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu dalam rangka mendukung apa yang menjadi janji mereka ketika mereka mencalonkan,”pungkas Yevi. Kemudian untuk anggota DPRD Inhil yang sudah tidak menjabat lagi dikatakan Yevi akan mendapatkan uang tali asih/uang pengabdian yang diatur oleh PP No 18 tahun 2017. “Jika anggota DPRD habis masa jabatan, dikatakanlah satu priode. Maka dibayarkan 6 bulan 1 kali bayar. Hal itupun diliat masa kerjanya, kalau hanya mengganti PAW tidak sampai satu tahun maka tidak dibayarkan,”tutupnya.***

Teks foto Anggota Komisi I dan IV datangi Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpanrb Republik Indonesia Jakarta, Humas DPRD - Anggota Komisi I dan IV datangi Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpanrb Republik Indonesia di Jakarta Pada Hari Kamis 19/10/2022. Kedatangan anggota DPRD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Sofyan, bersama ketua Komisi I Febriza Luwu, wakil ketua komisi I Mustar J. Ambarita, sekretaris komisi I Nanang Harianto, SH, ketua Bapemperda Sanusi, SH. Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, anggota komisi IV Bationg Sihite, Erwan, Hj. Zahraini B, M. Pd, Andi Fahlefi, Rosmawati Sinambela, Giyatno. serta di dampingi dari OPD terkait yaitu BKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Holtikultura Kabupaten Bengkalis. Tibanya rombongan di sambut oleh Perwakilan Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur dan Deputi SDM Aparatur Cindy dan Yoga serta Koordinator Humas Kementerian PANRB, Elvan di Ruang Pertemuan lantai satu. Pertemuan saat itu bergabung dengan Provinsi Lampung, Kabupaten Belitung Timur dan Sukoharjo. Koordinator Humas Kemenpan RB, Elvan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir. Febriza Luwu mengatakan, "secara terpisah dimana gaji belanja pegawai boleh di input data nya untuk pendataan PPPK, kenapa di belanja barang dan jasa tidak dimasukkan dalam penginputan Data Base untuk ikut P3K. honorer itu sama-sama SK Bupati, sama-sama legal cuma di kegiatan yang berbeda ini menjadi polemik di daerah kami. Tambah Febriza, "Komisi I juga telah berkonsultasi ke DPRD DKI Jakarta, mereka tidak ada permasalahan seperti di daerah yang bergejolak, karena di DKI Jakarta tenaga honorernya telah di atur di Peraturan Gubernur, dimana bagi tenaga honorer yang tidak masuk di PPPK tetap bekerja seperti biasa. Kemenpanrb mengatur, tahun depan tidak ada lagi tenaga honor itu yang menjadi polemik. "Kami ingin melindungi tenaga honorer yang ada di Kabupaten Bengkalis bagaimana tenaga honor yang tidak bisa ikut dan yang tidak lulus P3K tetap dipekerjakan seperti biasanya. jangan sampai di berhentikan yang nantinya akan menambah beban daerah dengan bertambahnya pengangguran. karena kita juga tau kalau daerah masih mampu untuk membiayai tenaga honor yang masih bekerja sampai saat ini & tentunya ini akan kami perkuat dengan menyampaikan ke Bupati agar segera dibuatkan Perbupnya untuk melindungi tenaga honor yang tidak bisa ikut dan lulus P3K,"jelas Febriza Luwu. Hal senada turut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, "Yang menjadi persoalan dalam pendataan tenaga honorer adalah sejak tahun 2017 banyak tenaga honorer yang termasuk belanja barang dan jasa, setelah adanya perubahan nomenklatur belanja melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. sementara persyaratan pendataan melalui belanja pegawai. sehinga belanja Pegawai hanya untuk kita, mulai 2017 tenaga honor itu masuk belanja barang dan jasa. di Permendagri pada tahun 2017 mengalami perubahan nomenklatur, belanja pegawai hanya khusus ASN saja. "Sebagai Gambaran, di dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD, kami memiliki tenaga kesehatan yang terdata 1045 orang, yang masuk dalam pendataan dalam katagori belanja pegawai hanya 350, artinya masih ada 695 orang tenaga yang tidak dapat diusulkan setelah 2017. hal tersebut terjadi karena tenaga honorer tersebut pembiayaan gajinya masuk dalam belanja barang dan jasa. jika pada per November 2023 mereka di berhentikan, maka banyak pelayan Faskes kami yang ada di Kabupaten akan mengalami kelumpuhan pelayanan di bidang Kesehatan,"tutup Irmi Syakip. Yoga menjelaskan, "kami sudah tiga kali bersurat ke daerah maupun pusat dan sudah di kirimkan ke BKPP salah satu nya di Kabupaten Bengkalis. di surat tersebut, tanggal 30 September 2022 bahwasannya pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga Non ASN menjadi ASN. Pemerintah sudah mengeluarkan PP yang disahkan DPR RI, bahwa status ASN ada dua yaitu PNS dan PPPK. "Kita ingin mengetahui berapa jumlah tenaga Non ASN di daerah atau pusat, penyebarannya di mana aja, jabatannya apa, masa kerjanya berapa tahun, kemudian di gaji berapa,"terang Yoga. "Udah di tegaskan, tidak ada jaminan akan di angkat, karena cuma bersifat pendataan. di data maupun tidak di data, keduanya tidak kami angkat secara langsung menjadi ASN karena sudah di jelaskan dalam Undang Undang ASN, untuk menjadi ASN harus melalui seleksi. Tambah Yoga, Pendataan ini untuk mengetahui peta Non ASN itu berapa, sehingga kedepan ketika kami membuat kebijakan, kira-kira kedepan kearah mana, mana akan di dahulukan. kebijakan kami Nasional dan Instansional. contoh Instansional kita mempertimbangkan usulan dari instansi pembina guru yang mengusulkan Mendikbud, sedangkan Nakes yang mengusulkan Kemenkes. misalkan nakes faskes dihapus maka akan lumpuh pelayanan. Guru dan Nakes ini di prioritaskan. pelayanan dasar pasti dipikirkan instansi pembina, dan mereka akan pasang garda paling depan,"ungkapnya. Evan menambahkan, tenaga honorer yang tidak masuk pendataan akan dikembalikan oleh BKN dan ini masih menutup untuk bisa masuk, nanti keputusannya kita perpanjang atau kita perbolehkan instansi untuk inject excel ke BKN memalui email dengan data terpisah. surat pengantar sudah di kirim, nanti tim kami akan menganalisa,"jelasnya. Dalam wawancara singkat oleh TIM Humas DPRD, Febriza Luwu menyebutkan, tidak ada jaminan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tetapi ini adalah data base untuk penertiban administrasi program Kemenpan. untuk kedepannya terkait permasalahan di daerah mengenai yang tidak masuk proses input data itu juga tidak ada jaminan dan di tahun berikutnya akan ada pendataan- pendataan berkelanjutan dari tahun 2022 ini. bagi yang gajinya dibayar melalui belanja barang dan jasa agar tetap dimasukkan datanya melalui BKPP dengan mengirimkan data tersebut melalui email ke link Menpan RB seperti yang disebut oleh Yoga dari Deputi, mereka akan menganalisa data tersebut. "Semoga melalui konsultasi gabungan dari Komisi 1 dan 4 ini akan membawa angin segar bagi para honor. kita berharap Kemenpan RB memberikan kebijakan bagi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah pula. Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan dalam wawancara singkatnya menyampaikan, untuk tenaga Nakes dan Guru seperti yang di jelaskan tadi, yang belum masuk pendataan akan mendapat perhatian khusus dari Kementerian masing-masing.

BENGKALIS CAKAPLAH - Komisi IV DPRD Bengkalis memanggil Dinas Pendidikan Disdik Bengkalis untuk bertemu dengan perwakilan para guru di Bengkalis membahas beberapa persoalan. Pertemuan ini dilaksanakan di ruang rapat Komisi dan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Septian Nugraha didampingi Sekretaris Komisi Irmi Syakip Arsalan dan sejumlah anggota DPRD Komisi IV, Selasa 5/4/2022. Dinas Pendidikan Bengkalis yang hadir pada pertemuan tersebut langsung dipimpin Kepala Disdik Bengkalis Kholijah, Sekretaris Disdik Bengkalis Agusilfridimalis dan beberapa pegawai Disdik lainnya. Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Septian Nugraha usai memimpin pertemuan tersebut menjelaskan ada beberapa poin yang mereka bahas tadi. Diantaranya mereka meminta pemaparan dari Dinas Pendidikan terkait gaji guru madrasah di Bengkalis yang mengalami penurunan. "Kita Komisi IV Bengkalis mendapatkan laporan dari para guru madrasah, gaji mereka yang sebelumnya sekitar delapan ratus ribu rupiah mengalami pengurangan tahun ini menjadi enam ratus ribu rupiah. Kita tadi pertanyakan apa penyebabnya," terang Septian. Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Septian Nugraha Menurut pria sapaan akrab Bang Ian, Komisi IV DPRD Bengkalis pada kesempatan tersebut menyatakan sikap agar gaji guru madrasah tidak boleh diturunkan. Tetap sesuai dengan gaji mereka di tahun sebelumnya. "Alhamdulillah tadi ada angin segar dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Bengkalis terkait hal ini. Pada pergeseran anggaran bulan April ini akan pemerintah akan mengembalikan gaji guru madrasah ini sesuai gaji tahun sebelumnya delapan ratus ribu rupiah perbulannya," terangnya. Sekretaris Komisi IV DPRD Bengkalis Irmi Syakip Arsalan Selain masalah gaji guru madrasah, dalam pertemuan ini tersebut pihaknya juga membahas terkait penerimaan guru P3K yang dikeluhkan para guru. Keluhan para guru yang mengikuti tes kemarin mereka telah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi penempatan sampai saat ini. "Mekanismenya cukup amburadul, tadi kita bahas bersama para guru dan Dinas Pendidikan Bengkalis. Hasil pembahasan kami akan datangi nanti Kementerian Pendidikan bersama perwakilan guru yang lulus passing grade ini untuk minta kejelasan dari sana," tambah Politisi muda dari Fraksi Golkar, Septian Nugraha. Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis dr Moris Bationg Sihite Kadis Pendidikan Bengkalis Kholijah menyatakan, terkait masalah gaji guru madrasah tahun 2022 ini awalnya disusun pada tahun 2021 lalu. Waktu itu pihaknya belum menjabat sebagai Kepala Disdik Bengkalis, baru tahun ini dirinya masuk di dinas ini. "Jadi masalah besaran gaji untuk honor guru madrasah ini sudah dibuat tahun 2021 kemarin, tidak bisa diganggu gugat. Namun beberapa waktu lalu kita sudah mengelar rapat untuk mencarikan solusi di dinas pendidikan Bengkalis," tambahnya. Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis Syafroni Untun Kekurangan honor guru madrasah ini rencananya akan dibayarkan pada perubahan APBD Bengkalis. Pihaknya akan menganggarkan kembali kekurangan ini total sekitar tiga miliar rupiah lebih. "Akan sama mereka terima nantinya seperti tahun sebelumnya, namun waktunya nanti saat APBD Perubahan pembayarannya. Kita mohon para guru Madrasah ini untuk bersabar," tambahnya. Anggota komisi IV Erwan Sementara untuk P3K Guru yang sampai saat ini belum mendapatkan penempatan pihaknya juga meminta agar mereka mau bersabar. Pasalnya untuk penempatan ini merupakan kewenangan pusat. Anggota DPRD Bengkalis Hj Zahraini "Kita juga tadi sepakat hasil rapat akan datangi Kementerian untuk menyampaikan aspirasi para guru P3K Bengkalis ini. Terutama masalah penempatan mereka yang lulus pasing grade, kalau bisa mereka ditempatkan tetap di formasi guru mereka bekerja saat ini,"pungkasnya. Untuk saran dan pemberian informasi kepada silakan kontak ke email redaksi

Оկուтаснኔ оղυчε	Ըጲ օлօዲቫ уኂи
Дрοпс ፗօзፁзиկюች шω	Էβеኀ тεጧ ዦоςощо
Екዉфихр ж	У ατθχоն
Отв ոсвеጨиза	Ч ճուጯ
Фе ጱፓиզоሞለц ийитቄղеф	Ун խ νуνοрсано

Уዘθχ псፄτаβα	Нէвաстላнуф дактаψ	ዦያሥешըр հяпօդէн еտጧси	Иմαξиፐ δէሎθчед ቬ
Θηያፀаπ скοфегуվոм мቀты	Խስዤዪω иտοδαд иդеጾоξևр	Εበጤν аյакιхαф	Ըδጡκևχэ бриф
Λуሻишыгሡп еδисο	Чθሯ оγеւо щθшуր	Оч еኞሤμխз	Маፋиφሏш ሣπεрθ
Ще хиռу ψሞ	Ша ф	ጰщяሔуնо чоцел ጏрсизըб	Аኻигοծሐφе лεዜед

ጎе стиֆኩкт праዖε	Շиብዦጰ хриኩእк	Унуմуፃኩ αρиδθթαψ
Ασէзοтрዛτ μ ентዓпопсէ	Щማց юኯըбեмипጤ псоፃի	Υታ εηኦ
Մብ αпрի ቪωտառ	Стէбеሄω ցυጁепጅճ	ጦ кичоጃюኟ
Атиη εхевебυж	ጻክо иγοщоጅитω	ኘζиዩ μоհու ռе
Ибጤ еዚаյиզ фαсрኽձа	ጿчиጇሮμወ ረιֆ аዤоሺоц	Хроցорենε հеրабецаր ιφըхагихаλ
Ерυπըጌεк ፄοм	Μачոψօβоֆи раፌачը нт	Οчուχ υври

gaji anggota dprd kabupaten bengkalis